Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Perbendaharaan · Direktorat Sistem Perbendaharaan

Data tidak termasuk: a. Satker Bendahara Umum Negara; dan b. PPK atau PPSPM yang dirangkap oleh KPA.

Monitoring Nasional

Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan

Pemantauan harian capaian sertifikasi PPK, PPSPM, dan Bendahara pada satker K/L di seluruh Indonesia

Tersertifikasi
Nasional

Status Usulan

Breakdown Pejabat Belum Tersertifikasi

Klik bar Belum Rekam Usulan, Antrean Diklat, atau Sertifikat Kadaluarsa untuk drill-down detail per KPPN / Kementerian-Lembaga.

Rekomendasi

Prioritas Tindak Lanjut

Langkah koordinasi per status usulan.

Antrean Diklat

Koordinasi dengan Pusdiklat AP untuk percepatan penjadwalan pelatihan.

Belum Rekam Usulan

Percepatan pendaftaran melalui Biro Keuangan K/L dan KPPN/Kanwil.

Dalam Verifikasi

Percepatan proses verifikasi oleh Admin Satker dan KPPN.

Sertifikat Kadaluarsa

Pengajuan pendaftaran ulang sertifikasi.

Tidak Direkomendasikan

Merekomendasikan pejabat pengganti yang memenuhi persyaratan.

Kepatuhan per Jabatan

Kepatuhan Sertifikasi per Jabatan

Perbandingan bersertifikat vs belum, per jenis jabatan

Jabatan
Total
Bersertifikat
Belum
Kepatuhan

Zona Perhatian · Peringkat KPPN & K/L

Konsentrasi Belum Tersertifikasi

Perlu Tindak Lanjut Segera

Top 5 KPPN

Lingkup KPPN

Top 5 K/L

Lingkup Kementerian / Lembaga

Formasi Fungsional

Pengisian Formasi per Jenjang

Formasi vs realisasi pejabat fungsional perbendaharaan

Formasi per K/L

Rincian per K/L

Persentase pengisian formasi pejabat fungsional per K/L